Terciduk, SPBU Talawi Diduga Lakukan Aksi Langsir Solar Subsidi Ke Mafia Minyak

SAWAHLUNTO - Sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Talawi Nomor 14.275.5101 di Jalan M Yamin Kota Sawahlunto, diduga lakukan aksi langsir Solar Subsidi ke mafia minyak pada hari Sabtu (24/12) 

Kegiatan langsir minyak solar Subsidi terpantau oleh awak media pada sore hari pukul 17.00 - 18.15 WIB terdapat ada puluhan antrean mobil pick up jenis Misubishi L-300, sepanjang pemantauan selama 75 menit itu terlihat beberapa mobil L-300 yang telah selesai mengisi BBM kembali lagi ke SPBU dalam 15 menit.

Baca juga: Luluk Nur Hamidah Desak Pemerintah Percepat PP-Perpres Turunan UU TPKS

Menurut salah seorang masyarakat sekitar yang enggan disebutkan identitasnya saat ditemui awak media mengatakan kegiatan ini sudah berlangsung lama, sempat terhenti lalu sekarang kembali lagi.

"Dari dulu seperti ini, sempat ditangkap dulu, lalu terhenti beberapa saat, sekarang mulai lagi, bahkan lebih parah", ujarnya.

Baca juga: JAM-Pidum Setujui 3 Pengajuan Restorative Justice

Pengamat industri dan perniagaan minyak dan gas Ateng Sasongko mengatakan BBM Subsidi dialokasikan untuk masyarakat yang berhak, bukan untuk industri atau mafia migas.

"Pemerintah mengalokasikan Solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu, bukan untuk industri-industri yang melakukan bisnis yang kommigrasi atau mafia migas. Kita menghimbau, industri yang masih menggunakan solar subsidi, ganti pakai BBM yang tidak bersubsidi. Supaya tidak mengurangi jatah masyarakat yang berhak mendapatkan alokasi BBM subsidi, " tegas Ateng saat dikonfirmasi, Minggu (25/12).

Baca juga: Arsul Sani Tekankan Penegakan Hukum Tangani KKB Papua

Untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, Ateng meminta Pertamina memodernisasi sistem monitoring Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Selain itu, Ateng juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) harus menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM subsidi yang diduga dilakukan SPBU Talawai sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Sanksi serupa juga dinyatakan dalam Pasal 94 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang

Sementara itu, Nop pemilik dan menejer SPBU Talawi saat di konfirmasi awak media melalui sambungan telpon berdalih tidak tahu ada aktifitas lansir di SPBU yang dikelolanya, ia mengatakan akan menindaklanjuti informasi ini dengan melakukan penelusuran ke karyawan SPBU.

"Saya tidak tahu itu, di SPBU saya sudah jelas ada surat pernyataan yang melarang seluruh aktivitas lansir dan pengisian derigen untuk BBM Subsidi", kilahnya, Selasa (27/12).(JH)

Baca juga: Komnas HAM: Jangan Ada Informasi yang Ditambah-tambah di Masyarakat